PPDB 2019/2020

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 421/07651

 
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

(PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. PENDAHULUAN

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, baik itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring. PPDB daring untuk SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020 memang bulkan merupakan kali yang bertama, dua tahun sebelumnya juga telah dilaksanakan dengan berbagai dinamikamya, Langkah ini dipilih tentunya bukan tanpa alasan. Alasan utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi. Sistem PPDB Daring yang dirancang secara real time (basic waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi calon peserta didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggungjawab terhadap pendidikan putera dan puterinya.

Melalui PPDB Daring masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama penyelenggaraan PPDB Daring.

 

2. LANDASAN HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal. 8692);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Permata/Madarasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madarasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918)
  16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
  17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);
  18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah; (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9;

 

3. TUJUAN

 Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

  1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam :
    • Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, dan
    • Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
  1. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Daring pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
  2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Daring pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020.

 

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Daring adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB Daring, yaitu :

    • Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB;
    • Penyelenggara PPDB;
    • Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
    • Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
    • Penetapan zonasi dalam PPDB;
    • Penetapan Nilai Tambahan;
    • Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB;
    • Jadwal penyelenggaraan PPDB
    • Persyaratan peserta PPDB;
    • Proses pendaftaran dalam PPDB;
    • Penetapan Nilai Akhir;
    • Daftar ulang;
    • Pengendalian penyelenggaraan PPDB;
    • Pengaduan penyelenggaraan PPDB;
    • Pelaporan penyelenggaraan PPDB;
    • Sanksi penyelenggaraan PPDB.

5. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah : 

    • Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
    • Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
    • Calon peserta didik SMA Negeri dan SMK Negeri;
    • Masyarakat pengguna layanan PPDB Daring;
    • Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

 

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. DASAR

Dasar ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara :

  1. obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus diselenggarakan secara obyektif;
  2. transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
  3. akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
  4. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
  5. berkeadilan artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

B. PENYELENGGARA 

PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

C. KEPANITIAAN

  1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
  2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan panitia :

a . Pengarah :

1) Gubernur
2) Wakil Gubenur

3) Ketua Komisi E DPRD

4) Ketua Dewan Pendidikan

b. Wakil Pengarah          : Sekretaris Daerah

c. Penanggungjawab     : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

d. Ketua                         : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

e. Wakil Ketua                : Kepala Bidang Pembinaan SMA

f. Wakil Ketua II              : Kepala Bidang Pembinaan SMK

g. Sekretaris                   :  Kepala Subag Program Disdikbud

h. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)

    • Seksi Pendataan
    • Seksi Pelayanan Informasi
    • Seksi Pengendalian
    • Seksi Layanan Pengaduan
    • Seksi Layanan Sistem Aplikasi
    • Sekretariat
  1. Panitia tingkat Wilayah/Cabang dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
a.  Penanggungjawab :  Kepala Dinas Pendidikan dan
    Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah  
b.  Ketua :  Kepala Cabang Dinas    
c. Wakil Ketua I :  Kepala Seksi SMA/SLB  
d. Wakil Ketua II :  Kepala Seksi SMK    
e. Sekretaris :  Kasubag TU Cabang Dinas  
f. Bendahara :  Bendahara Cabang Dinas  

g. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)

    • Seksi Pendataan
    • Seksi Pelayanan Informasi
    • Seksi Pengendalian
    • Seksi Layanan Pengaduan
    • Sekretariat

4. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan

a. Penanggungjawab :  Kepala Satuan Pendidika

b. Ketua : Guru/Wakasek
c. Sekretaris : Guru/Wakasek
d. Bendahara : Bendahara Pembantu

e. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)

    • Seksi Pendataan
    • Seksi Pelayanan Informasi
    • Seksi Pengendalian
    • Seksi Layanan Pengaduan
    • Sekretariat

(Susunan kepanitiaan pada tingkat satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan).

D. TUGAS PANITIA

  1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi
    • Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan di tingkat provinsi.
    • Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
    • Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
    • Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
    • Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
    • Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
  1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Cabang Dinas
    • Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di tingkat wilayah.
    • Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah.
    • Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
    • Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat wilayah;
    • Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat Wilayah.
    • Menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah.
  1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :
    • Menyediakan loket / ruang verifikasi akun dan perangkat pendaftaran lainnya;
    • Memeriksa keabsahan dokumen verifikasi;
    • Mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi akun;
    • Menerima pendaftaran peserta didik;
    • Memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
    • Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
    • Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
    • Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
    • Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.

 

E. PEMBIAYAAN

  1. Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya pendaftaran;
  2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada anggaran :
    • APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
    • Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.

BAB III

JALUR PPDB SMA 

 

A. JALUR PPDB SMA

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

  1. Jalur zonasi;
    • Zonasi adalah wilayah Desa/Kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
    • Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke Satuan Pendidikan
    • Calon peserta yang wajib diterima melalui jalur zonasi adalah calon peserta didik yang berdomisili pada jarak Desa/Kelurahan terdekat dalam zona sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
  1. Jalur prestasi;
    • Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik.
    • Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima adalah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
    • Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMA jalur Prestasi terdiri:

 

  1. Nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai yang diperoleh dari hasil UN SMP/MTs atau sederajat yang dibuktikan dengan SHUN. Apabila nilai hasil UN dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai UN dikonversi   menjadi    rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).
  2. Nilai Kejuaraan yaitu merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat, dengan ketentuan :
    • Juara Internasional 1,2,3 dan Juara Nasional 1 langsung diterima.
    • SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
    • SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat di aplikasi PPDB DaringNilai kejuaraan selain tersebut pada angka 2.1, akan diberikan pembobotan prestasi sebagai berikut :

Kejuaraan yang diberikan nilai tambahan harus memenuhi kreteria sebagai berikut :

    • Tambahan nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh.
    • Nilai Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SMP/MTs atau sederajat dari kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan penjelasan :
  1. Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/ sayembara tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh instansi di tingkat kabupaten/kotayang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  2. Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat provinsi diselenggarakan oleh instansi di tingkat provinsi yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  3. Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat Nasional diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan sebagai agenda Nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  4. Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat Internasional yang diakui oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  5. Kejuaraan sebagaimana tersebut angka dicapai dalam kapasitas mewakili kabupaten/kota pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sa yembara di tingkat provinsi.
  6. Kejuaraan sebagaimana tersebut angka dicapai dalam kapasitas mewakili Pemerintah Provinsi pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sa yembara di tingkat Nasional.
  7. Kejuaraan sebagaimana tersebut angka dicapai dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah Republik Indonesia pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat Internasional

Kategori kejuaraan dikelompokkan menjadi:

  1. Kejuaraan bidang akademis adalah sains (ilmu pengetahuan)
  2. Kejuaraan bidang non akademis meliputi :
    • teknologi tepat guna
    • seni dan budaya
    • olahraga
    • keteladanan
    • Bela Negara, Nasionalisme dan Kepramukaan

4) Untuk menghindari adanya piagam/sertifikat penghargaan kejuaraan palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan/legalisasi dengan ketentuan sebagai berikut :

    • Kejuaraan akademik tingkat kabupaten/kota pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
    •  Kejuaraan akademik tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional disahkan oleh Cabang Dinas setempat dan/atau Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi;
    • Kejuaraan non akademik tingkat kabupaten/kota, pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi yang bersangkutan di tingkat kabupaten/kota atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi di Kabupaten/Kota setempat.
    •  Kejuaraan    non    akademik    tingkat       provinsi, nasional dan internasional    pengesahan Induk dilakukan oleh organisasi    yang bersangkutan di tingkat provinsi atau organisasi perangkat daerah yang membidangi di Provinsi;

5)    Satuan   pendidikan   diberi   kewenangan   untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperolehnya.

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

  • Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan dalam PPBD bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali.
  • Calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima adalah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
  • Dalam hal jumlah calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5%, maka kekurangan tersebut dialihkan ke jalur prestasi atau sebaliknya.
  • Apabila calon peserta didik yang diterima pada jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 10%, maka dipenuhi melalui jalur Zonasi.

 

B. PEMINATAN

  1. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah, maka PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 di Provinsi Jawa Tengah untuk SMA dilakukan pemilihan peminatan pada proses PPDB.
  2. Peminatan pada SMA memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap dan kompetensi pengetahuan peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik.
  3. Peminatan pada SMA terdiri atas:
    • Peminatan Matematika dan IPA;
    • Peminatan IPS; dan
    • Peminatan Bahasa dan Budaya.
  1. Penentuan peminatan didasarkan atas penghitungan pada nilai UN yang memiliki korelasi dalam mendukung proses pembelajaran siswa yang bersangkutan.
  2. Penentuan peminatan didasarkan pada pembobotan dari hasil Nilai UN SMP sebagai berikut:
  3. Dalam hal jumlah siswa diterima tidak memenuhi daya tampung, maka pembagian peminatan dilakukan secara proporsional.

 

D. DAYA TAMPUNG

  1. Daya tampung SMA/SMK memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya dan siswa inklusi pada sekolah inklusif, yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan PPDB Regular dimulai
  2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar/Kelas diatur sebagai berikut:
    • SMA dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
    • SMK dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

3. Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

      • SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.

4. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat di aplikasi PPDB Daring

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

 

A. PENGUMUMAN

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :

      • Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
      • Kantor Cabang Dinas Pendidikan;
      • Website resmi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : www.pdkjateng.go.id; atau
      • Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : https://jateng.siap-ppdb.com/

B. JADWAL PPDB

 Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020 di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan jadwal sebagai berikut: :

C. PERSYARATAN PPDB

SMA

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA yang mengikuti PPDB (diserahkan pada saat verifikasi berkas/pengambilan akun pendaftaran) berupa:

1. Foto copy Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP yang telah dilegalisir pejabat berwenang

2. Foto copy serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2019/2020, dan belum menikah;

3. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berusia lebih dari 21 tahun menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);

4. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);

5. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan) atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW diketahui oleh Lurah/Kades setempat, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB;

6. Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;

7. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali;

8. Selain persyaratan sebagaimana tersebut di atas, calon peserta didik dengan kriteria tertentu wajib menyerahkan Surat Keterangan, yaitu :

    • Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
    • Calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial Negeri menyertakan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti, sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola panti dan diketahui oleh Dinas Sosial sesuai kewenangannya.
    • Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat.

 

BAB IV

SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG

A. SELEKSI

  1. Seleksi PPDB SMA dengan ketentuan:
  • Jalur Zonasi
    1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
    2. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke Sekolah.
    3. Jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah Calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;
    • Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :
    1. nilai kejuaraan Internasional 1, 2, 3 dan Nasional 1;
    2. nilai UN SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan;
    3. usia yang paling tinggi calon peserta didik;
    4. calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
    • Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan :
    1. perpindahan antar provinsi;
    2. perpindahan antar kabupaten/kota;
    3. perpindahan luar zonasi;
    4. usia yang paling tinggi calon peserta didik;
    5. calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
  • CAKUPAN WILAYAH ZONASI

    SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

    • B. NILAI AKHIR

       Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

      1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA Jalur Prestasi meliputi:

      • Jumlah nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat (UN);
      • Nilai Kejuaraan (NK);

      2. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

               NA = UN + NK

      C. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

       Penetapan Hasil Seleksi

      1. Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
      2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
      3. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi yang sama. Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia maka disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.

      Pengumuman Hasil Seleksi

      1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
      2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
      3. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan, berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, keterangan zonasi, nilai UN, Nilai Prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

       

      D. DAFTAR ULANG

      1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
      2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
      • Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
      • Menunjukkan Ijazah asli/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli.
      • Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;

       

      E. SANKSI

      Bagi Peserta Didik yang diterima

      1. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
      2. Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

      Bagi Penyelenggara PPDB

      Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

       

       

       

      BAB V

      PENGENDALIAN, PENGADUAN & INFORMAS

       

      A. PENGENDALIAN

      1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, agar pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
      2. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

      B. PENGADUAN

      1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
      2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
      3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2, berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas, dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
      4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan sarandalam penyelenggaraan PPDB, dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/faksimile, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, Cabang Dinas, sampai dengan Dinas.
      5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
      6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.
      7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :
      a.  E-mail : ppdb@jatengprov.go.id
      b.  Telepon : 024-86041265
          32

      C. INFORMASI

       Informasi tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilakukan melalui :

      1. Papan informasi pada satuan pendidikan, Cabang Dinas, dan Dinas; dan
      2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan media cetak.

      BAB VI

      PENUTUP

      Tujuan penyelenggaraan PPDB Daring adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak baik yang secara aktif maupun secara pasif mengunakan layayan ini.

      Kami menyadari, mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

      Melalui moment PPDB Daring ini pula, kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Dan kami yakin, bahwa kita memiliki kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Jawa Tengah sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang berhasil.

      Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Jawa Tengah.

       

      KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

       

      JUMERI, S.TP.,M.Si

    • Pembina Tingkat I

      NIP. 19630510 198503 1 019

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *